Memisahkan Politik dari Sepak Bola Hanyalah Omong Kosong!

spot_img

Sepak bola tak hanya sekadar olahraga terpopuler di dunia, melainkan juga telah bertransformasi menjadi sebuah industri yang sangat menggiurkan. Memiliki penggemar yang tersebar di seluruh penjuru dunia, sepak bola juga menjadi primadona bagi banyak kepentingan. Salah satunya adalah politik.

Politik bersama dengan bisnis dan kekuatan uangnya yang luar biasa adalah penyebab sepak bola bisa menjadi seperti sekarang ini. Meski identik dengan hal yang kotor, tetapi politik memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sepak bola.

Sepak Bola Sebagai Corong Politik

Sebagai olahraga nomor 1 di dunia, sepak bola kerap dipakai dan dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai corong media untuk berbagai kepentingan. Bahkan, tidak sedikit pula tim sepak bola dan para suporternya yang melibatkan diri ke dalam suatu pandangan politik tertentu. Pemandangan tersebut bukanlah hal yang baru dan sejarah sendiri sudah membuktikannya.

Di masa lalu, ada campur tangan Benito Mussolini di sepak bola Italia. Di bawah rezim fasis yang ia pimpin, Italia berhasil menjuarai Piala Dunia 2 kali beruntun pada edisi 1934 dan 1938. Gli Azzurri juga menjadi kampiun Olimpiade 1936.

Namun, kesuksesan itu juga dibarengi dengan kontroversi. Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia 1934 setelah sebelumnya “Il Duce” berhasil melobi para petinggi FIFA. Ada kabar pula yang menyebut bahwa Mussolini telah menyuap terlebih dahulu wasit yang memimpin laga final. Selain itu, “Il Duce” juga dikabarkan mengirim agen khusus bersenjata ke ruang ganti pemain untuk menyampaikan pesan yang berbunyi, ‘Juara atau Mati’.

Ego politik Mussolini memang berhasil mengubah wajah timnas Italia sekaligus menyebar doktrin fasisme. Namun, meski begitu, ia tetap dibenci rakyat Italia yang jijik melihat para penggawa Gli Azzurri yang dipaksa melakukan salam fasis sebelum berlaga. Terlepas dari itu, “Il Duce” adalah tokoh dibalik terbentuknya Serie A pada musim 1929/1930.

Selain dipakai untuk berpolitik, sepak bola juga jadi corong dari berbagai bentuk perjuangan dan perlawanan politik. Salah satu yang masih langgeng melakukan hal tersebut adalah para pendukung Livorno dan Rayo Vallecano yang diketahui berpaham politik sayap kiri. Sepak bola jadi sarana mereka untuk memperlihatkan ideologi politiknya sekaligus menentang segala bentuk komersialiasi sepak bola yang sangat kapitalis.

Sementara itu, Barcelona seperti sudah menjadi representasi dari semangat perlawanan bangsa Catalan terhadap Spanyol. Tak sedikit dari pemain Barca yang juga mendukung kemerdekaan Catalan. Tak jarang pula kita melihat para pendukung Barca membentangkan spanduk atau bendera bertuliskan, ‘Catalonia is Not Spain’.

Afiliasi politik di dalam sepak bola memang tak bisa dihindarkan. Lalu, bagaimana FIFA menyikapi hal tersebut?

“Kick Politic Out of Football” Jadi Kampanye Hipokrit FIFA

Sebagai organisasi tertinggi di sepak bola, FIFA punya kampanye yang bertajuk, “Kick Politic Out of Football”. Pasal 4 ayat 5 Law of the Games 2021/2022 yang dirilis IFAB juga mengatur soal pelarangan berbagai atribut politik, pandangan politik atau agama di dalam sepak bola. Aturan tersebut diimplementasikan dengan baik saat bersentuhan dengan konflik Israel-Palestina.

Klub-klub sepak bola Eropa banyak yang memilih menghindar dan bungkam terhadap apa yang terjadi dengan Palestina. Pasalnya, FIFA dengan tegas melarang dan menghukum siapa saja yang bersuara atau memperlihatkan dukungannya kepada Palestina, baik via media sosial maupun atribut yang dipakai di lapangan.

Sudah ada beberapa klub yang terkena sanksi, salah satunya adalah Glasgow Celtic. Tak hanya sekali, Celtic pernah 2 kali dijatuhi denda oleh UEFA setelah pendukung mereka kedapatan mengibarkan bendera Palestina saat berlaga di kompetisi Eropa.

Sementara dari kalangan pemain ada aksi dari mantan striker Sevilla, Frederic Kanoute yang masih melegenda hingga hari ini. Pada 7 Januari 2009 silam, Kanoute melakukan selebrasi mengangkat kaus bertuliskan “Palestina” usai mencetak 1 gol ke gawang Deportivo La Coruna di ajang Copa Del Rey. Atas aksinya itu, ia diganjar kartu kuning dan kemudian dijatuhi denda sebesar 4 ribu USD karena dianggap melanggar aturan FIFA.

Perlakuan yang sama juga diterima legenda Mesir, Mohammed Aboutrika. Ia dikecam FIFA setelah berselebrasi dengan menampilkan kaus bertuliskan “Sympathize with Gaza”. Konfederasi sepak bola Afrika kemudian mengingatkan Aboutrika agar tidak “mencampuradukkan politik dengan olahraga”.

Dalam rilis yang dikeluarkan FIFA pada 27 Oktober 2017 silam, mereka dengan tegas menyatakan bahwa konflik Israel-Palestina tidak berkaitan dengan sepak bola. Dewan FIFA juga menyatakan bahwa mereka harus tetap netral dalam menyikapi masalah politik.

Akan tetapi, kebijakan “Kick Politic Out of Football” menjadi hipokrit alias munafik kala melihat sikap FIFA dan UEFA terhadap apa yang terjadi dengan Ukraina. Standar ganda FIFA dan UEFA sangat kentara kala mereka sangat ikut campur ke dalam konflik Rusia-Ukraina.

Sejak Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Sepak Bola Rusia (RFU) dan para pemain Rusia ikut jadi korban. Dimulai dengan FIFA yang menendang Rusia dari Kualifikasi Piala Dunia 2022. Lalu, diikuti UEFA yang juga menendang tim nasional dan klub Rusia dari berbagai kompetisi internasional maupun regional.

Ada motif politik di balik keputusan FIFA dan UEFA untuk memboikot Rusia dari pentas sepak bola dunia. Rumornya, sanksi itu diberikan setelah muncul banyak desakan dari para pemimpin barat. Tak bisa dipungkiri bahwa olahraga, termasuk sepak bola, adalah salah satu alat politik Vladimir Putin di kancah internasional dan dengan sanksi tersebut, Rusia dan Putin menjadi terisolasi.

Belakangan ini Asosiasi Sepak Bola Ukraina (UAF) juga memperlihatkan boroknya. Mereka menghukum legendanya sendiri dengan sanksi yang sangat tidak logis. Hanya karena Anatoliy Tymoshchuk tak bersuara menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, dia menerima beberapa sanksi yang membunuh kariernya.

Pemegang caps terbanyak timnas Ukraina itu dijatuhi sanksi berupa pencabutan lisensi kepelatihan. Seluruh catatan prestasi Tymoshchuk bagi klub dan tim nasional Ukraina juga dihapus.

Anatoliy Tymoshchuk sendiri merupakan asisten pelatih Zenit St. Petersburg sejak 2017 silam. Sudah lama berkarier di klub Rusia, ia juga membawa serta keluarganya menetap di sana. Jika melihat respon Tymoshchuk, bukankah ia sudah melaksanakan mandat FIFA untuk tidak mencampuradukkan sepak bola dengan politik?

Kini, yang terjadi justru sebaliknya. Keberpihakan dan kepentingan politik masyarakat sepak bola Eropa sangat kentara. Belakangan ini, makin banyak pula klub Eropa yang memilih memutus kontrak kerjasamanya dengan berbagai perusahaan milik Rusia.

Selain itu, dukungan kepada Ukraina juga mengalir deras lewat berbagai bentuk dan pesan damai yang disampaikan di atas lapangan hijau. Menanggapi hal tersebut, FIFA dan UEFA terkesan membiarkan dan malah memberi apresiasi. Padahal, dulu mereka begitu tegas membenci dan melarang segala bentuk dukungan kepada Palestina. Sungguh munafik, bukan?

Perlu diketahui bahwa FIFA dan UEFA tak pernah menghukum sepak bola Israel atas apa yang negara mereka lakukan kepada Palestina. Padahal, Israel sudah meneror, membunuh, dan mencaplok wilayah Palestina sejak 1948. Namun, beda cerita dengan Rusia. FIFA dan UEFA langsung bergerak cepat memberi sanksi bahkan memboikot sepak bola Rusia.

Sikap FIFA, UEFA, dan masyarakat sepak bola Eropa tentang konflik Ukraina-Rusia dan Palestina-Israel menjadi bukti bahwa jargon “Kick Politic Out of Football” adalah sebuah gimmick politik belaka. Malahan, keputusan FIFA untuk menghukum Rusia dan membiarkan Israel jelas sangat bermuatan politis.

FIFA, Politik, dan Korupsi

FIFA sendiri sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia tak bisa dilepaskan dari politik. Banyak kepentingan di sana. Ingat pula bahwa FIFA adalah salah satu lembaga terkorup di dunia. Buktinya, pada 2015 lalu, 9 orang pejabat FIFA didakwa dalam kasus penyuapan, pemerasan, penipuan transfer, hingga pencucian uang.

Skandal FIFA tahun 2015 itu terus berkembang hingga memunculkan dugaan suap terkait sponsor dan proses seleksi tuan rumah Piala Dunia 2010, pemilihan presiden FIFA tahun 2011, korupsi hak siar Piala Dunia 2014, hingga pemilihan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022. Berbagai kasus itu pula yang membuat mantan presiden FIFA, Sepp Blatter dan mantan presiden UEFA, Michel Platini mendekam di hotel prodeo.

Apa yang FIFA dan antek-anteknya perlihatkan belakangan ini juga semakin menunjukkan fakta bahwa sepak bola sesungguhnya tak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan bisa dibilang FIFA punya agenda politiknya sendiri. Ini juga tak lepas dari fakta bahwa banyak petinggi FIFA dan federasi sepak bola di seluruh dunia yang dipimpin oleh politisi.

Tidak usah jauh-jauh. Federasi olahraga nasional kita saja rata-rata dipimpin oleh seorang politisi atau minimal seorang dengan pangkat jenderal, bukan? Jadi, memisahkan politik dari sepak bola sungguh omong kosong besar! Sebab, bagi sebagian pihak, sepak bola tak hanya sekadar olahraga, hiburan, atau industri semata, melainkan juga lahan untuk berpolitik.


***
Sumber Referensi: CNN, Historia, Detik, Goal, Kumparan, MiddleEastMonitor, TheScottishSun, The Guardian.

Gabung sekarang juga, Member Kami Batasi!

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ORIGINAL MERCHANDISE STARTING ELEVEN

Obral!

Glory Glory Manchester United v.2

Rentang harga: Rp109,000 hingga Rp125,000
Obral!

Glory Glory Manchester United

Rentang harga: Rp109,000 hingga Rp125,000
Obral!

Magnificent 7 Manchester United v.2

Rentang harga: Rp109,000 hingga Rp125,000
Obral!

Cristiano Ronaldo Siuuuu...

Rentang harga: Rp109,000 hingga Rp120,000
Obral!

Cristiano Ronaldo Back Home Manchester United

Rentang harga: Rp109,000 hingga Rp120,000

Artikel Terbaru